Jumat, 17 Januari 2025, telah dilaksanakan Musrenbang di Kelurahan Blotongan. Kegiatan Musrenbang dibuka dengan sambutan oleh Lurah Blotongan, Aga Prawidya Harjono, SSTP yang menyampaikan realisasi Dana Kelurahan tahun 2024 yang telah dilaksanakan 100%. Untuk perencanaan Dana Kelurahan tahun 2026 telah membuat telaah karena tidak dapat memenuhi proporsi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 40% karena masih memerlukan pembangunan untuk Sarana Prasarana Kelurahan sehingga pagu Dakel di Kelurahan Blotongan sebagai berikut:
PERMAS
Rp. 589.999.900,-
SARPRAS
Rp. 888.998.100,-
Sambutan oleh Camat Sidorejo, Agung Pitoyo, AP yang menyampaikan apresiasi untuk warga Kelurahan Blotongan karena telah aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan. Terkait dengan telaah yang diajukan Lurah Cebongan mohon agar dapat dicermati kembali oleh Bappeda. Agung menyampaikan jika dilihat dari tahun ke tahun, alokasi Dakel untuk Kelurahan Blotongan mengalami penurunan karena kemampuan keuangan yang rendah. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk berperan aktif dalam peningkatan PAD Kota Salatiga yang salah satu caranya yaitu dengan membayar PBB. Pada tahun 2024 yang lalu, penerimaan PBB di Kecamatan Sidorejo hanya sekitar 60%, yang bisa digolongkan masih rendah.
Kepala Bidang P4 Bappeda, Dyah Woro Widarsih, SKM, MPH menyampaikan telaah oleh Lurah akan dibahas lebih lanjut dan akan ditindaklanjuti saat desk Dana Kelurahan terkait rincian kegiatan dan lainnya. Selanjutnya, Dyah menekankan bahwa Dakel merupakan dana yang berasal dari masyarakat, usulan dari masyarakat, yang menerima manfaat adalah masyarakat, sehingga diharapkan agar masyarakat juga turut merawat dan memelihara apa yang telah dibangun dengan menggunakan Dakel tersebut. Masyarakat juga diminta untuk memperhatikan usulan Dakel yang telah diakomodir oleh Perangkat Daerah terkait supaya tidak terjadi overlap kegiatan.
Anggota DPRD Kota Salatiga, Basirin, menyampaikan bahwa masyarakat diminta untuk berperan aktif dalam peningkatan PAD Kota Salatiga. Selain itu juga disampaikan beberapa usulan untuk peningkatan pendapatan seperti pendataan ulang PBB, atau peningkatan dan pembangunan obyek wisata daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta taraf ekonomi warga sekitar lokasi wisata tersebut.
